Kelangkaan gas hijau 3kg ini sudah terjadi di kota dumai sejak sepekan ini. Apakah ini menjadi sinyal akan menjadi sinyal pencabutan subsidi ?

Hal ini membuat masyarakat menjerit tidak dapat memasak dan sampai antri untuk mendapatkannya. Sudah sering terjadi dan terbukti merugikan konsumen karena harus membeli dengan harga yang melambung tinggi.

Salah satu penyebab nya berdasarkan beberapa sumber yg kita dapatkan di masyarakat penyimpangan distribusi gas elpiji 3 kg. Semula pola distribusi gas elpiji 3 kg bersifat tertutup, artinya konsumen yang berhak saja yang boleh membelinya. Sekarang distribusi tersebut bersifat terbuka/bebas, sehingga siapa pun bisa membelinya. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi pola distribusi oleh pemerintah. Kondisi ini makin parah manakala terjadi penyimpangan/pengoplosan oleh distributor dan atau agen nakal. Mereka mengoplos demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Dari sisi kebijakan subsidi kelangkaan ini juga dipicu oleh sinyal bahwa pemerintah akan mencabut subsidi gas elpiji 3 kg. Hal ini diawali dengan pemangkasan slot kuota gas elpiji 3 kg dan akan menggantikannya dengan kompor listrik.

Oleh karena itu, jika pemerintah ingin serius untuk memasok konsumen menengah bawah dengan subsidi gas elpiji, maka tingkatkan pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi. Pemda harus harus turun kelapangan untuk melakukan pengawasan lebih intensif, jangan hanya berpangku tangan saja.  Berikan sanksi tegas bagi oknum distributor yang terbukti melakukan malpraktik distribusi dan melakukan pengoplosan.

Hingga saat ini kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari Pemda dan pihak Pertamina